Serang – Gubernur Banten Wahidin Halim menegaskan bahwa dirinya akan tetap mempertahankan tenaga guru honorer di Provinsi Banten yang telah terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk tetap bekerja dan menerima gaji. Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan tenaga pendidik yang akan mengisi kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah baru di Provinsi Banten. Kebijakan tersebut menyikapi adanya Suret Edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten tentang nasib guru honorer dengan pengangkatan diatas tahun 2017 yang menuai kiritik.
“Siapa bilang mau dibatalkan? Orang kita butuh mereka,”tegas Gubernur saat diwawancarai awak media pada Selasa (24/09/2019).
Gubernur juga membantah anggapan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tidak mengakui keberadaan para guru honorer yang telah diberikan kenaikan gaji sejak 2017 lalu.
“Siapa bilang nggak mengakui? Orang sudah digaji sejak 2017 sampai sekarang, (jadi) tetap (diakui),”ujarnya
Saat disinggung mengenai adanya Surat Edaran Dindikbud Banten, Gubernur menegaskan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari kewenangan seorang Gubernur.
“Siapa yang mau batalin? Enggak ada, itu kan kebijakan Gubernur. Gubernur yang punya kebijakan,”tuturnya
Gubernur menyatakan akan tetap membela kesejahteraan dan nasib para guru honorer dan mempertahankannya karena untuk mengantisipasi adanya kekurangan tenaga pendidik di kemudian hari.
“Tenaga pengajar ini tetap dibutuhkan karena kita kan akan punya sekolah baru. Daripada nyari lagi, yang sudah ada dipertahankan oleh Gubernur,”terangnya
Namun, lanjut Gubernur, untuk dilakukan pengangkatan lagi akan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada kedepan. Untuk saat ini, kebutuhan akan dipenuhi dengan tenaga pengajar yang sudah tersedia. Sementara, untuk jumlah sekolah yang ada saat ini berjumlah 7.522 yang terdiri dari 4.756 sekolah negeri dan 2.766 sekolah swasta. Dengan rincian, Sekolah Dasar sebanyak 4.632 meliputi 3.955 SD Negeri dan 677 SD swasta. Tingkat SMP sebanyak 1.497 meliputi 563 SMP Negeri dan 934 SMP swasta. Tingkat SMA berjumlah 563 sekolah meliputi 151 SMA Negeri dan 412 SMA swasta. Tingkat SMK berjumlah 731 sekolah meliputi 80 SMK Negeri dan 651 SMK swasta, dan tingkat SLB berjumlah 99 sekolah meliputi 7 SLB Negeri dan 92 SLB swasta.
“Seperti tenaga medis kan saya angkat 400 orang dan gajinya saya naikkan, begitupun dengan tenaga pendidik. Karena keduanya merupakan pelayanan dasar masyarakat,” tuturnya.
Siaran Pers Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Bidang Aplikasi, Informatika Dan Komunikasi Publik Provinsi Banten
Editor : Adityawarman
Semoga bapak gubernur banten tidak melupakan nasib THL NON KATEGORI yg saat ini smakin dibeda2kan HAK nya dgn KATEGORI 1 (K1), padahal jika mengerucut pada analisis beban kerja (ABK), baik K1 ataupun THL NON KATEGORI sama saja,, oleh karenanya kiranya bapak gubernur dapat meninjau ulang perbedaan HAK antar sesama pekerja NON ASN dlingkup PEMPROV.BANTEN.
Semoga bapak Gubernur tidak membedakan qt sebagai THL Non Katagori Privinsi Banten dgn Katagori 1 (K1) dan kami berharap kepada bapak Gubernur agar tidak membedakan2 lagi dalam pengupahan honor, kami pun sama bekerja bertahun2.
Kami menginginkan tidak ada pengkotak kotakan dalam honorer kami sebagai pegawai non PNS provinsi Banten ingin mendapatkan upah yang layak yang disamakan dengan kategori
Semoga bapak Gubernur tidak membedakan qt sebagai THL Non Katagori Privinsi Banten dgn Katagori 1 (K1) dan kami berharap kepada bapak Gubernur agar tidak membedakan2 lagi dalam pengupahan honor, kami pun sama bekerja bertahun2.
Tahun 2020 jangan lagi ada perbedaan HAK#2020 KAMISAMA
Mohon untuk diperhatikan juga utk tenaga honor provinsi yg non Kategori sama2 bkerja di pemerintahan yg mmbutuhkan kesejahteraan yg sesuai dg mereka jgn smpe d lupakan gaji Kategori makin naik tpi tks yg non kategori msih miris d bwh UMR
Kami honorer non K minta persamaan karna beban kerjanya pun sama, jangan anaktirikan kami
Bapak gubernur yang saya hormati, tolong jangan bedakan kami dengan tenaga pengajar . Karena kami punya tupoksi masing-masing dalam menjalankan tugas. Tanggung jawab berbeda tapi dengan tujuan yang sama yakni membangun Banten satu. Insyallah….
Asalamu’allaikum … Wr … Wb …
Bukankah Satu dari Lima pasal “Dasar Negara” Kita menegaskan bahwa “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, maka berdasarkan pasal tersebut Kami selaku Tenaga Harian Lepas (THL) Non Kategori Provinsi Banten memohon Keadilan yang seadil-adilnya kepada Bapak Gubernur, sekiranya utk menimbang kembali Skala Honorarium Kami dengan THL Kategori. Besar harapan Kami bahwasanya Perbedaan ini segera dihapuskan/disetarakan, dikarenakan Kami selaku THL Non Kategori maupun Kategori memiliki beban kerja yang sama yaitu berperan serta dalam melaksanakan guna melancarkan perputaran roda Pemerintah Provinsi Banten;
Atas perhatian Bapak Gubernur, Kami ucapkan Terima Kasih.
Wasalamu’allaikum … Wr … Wb …
Kami Mohon Bpk Gubernur perhatikan kami juga para THL yg ada di Lingkungan Provinsi Banten, angkat kami juga pk jangan hanya tenaga medis dan tenaga pendidik.
Assalamualaikum
Selamat pagi pak Gubernur
Tolong jangan lagi ada perbedaan di antara kami para honorer kami ingin ada persamaan hak dg tmn2 lainnya bukankah kami sma2 pegawai honorer
Kenapa sampai sekrang maish saja ad perbedaam dalam menerima hak hak kami gajih d bedakan sttus d bedakan skrg pun usulan p3k kmi tdk jlas rimbanya
Knpa hanya tenaga guru dan kesehatan saja yg jd perioritas kami tenaga administrasi apakah bukan dri bagian pemerintah prov Banten
Tlg kebijakan pak gub lebh adil kepada kami rakyat kcil
Seerta apakah ad jaminan dri bapak selaku pemangku kbijakan terkait teman2 kami selain guru yg masuk d atas tahun 2017 tlg aspirasi kami ini d dengar pak
assalamualaikum. wr. wb….
kepada yg terhormat Bapak Gubernur banten.
lihat kami honorer non kategori tenaga teknis/administrasi provinsi banten yg saat ini masih belum jelas nasibnya dengan adanya diskriminasi kepada kami non kategori, tolong bapak gubernur banten agar kami tidak dibeda -bedakan dengan kategori (K)1 dan 2 yg tugasnya sama jam kerja pun sama tetapi upah sangat jauh berbeda dengan kami non kategori. semoga bapak gubernur banten dapat melihat kami dan ada jalan keluar yg trbaik buat kami non kategori.
Pemerintah provinsi banten melalui kepgub nya mengatur tentang upah…. Baik itu Upah minimum Provinsi, Upah Minimum Kabupaten/Kota dannUpah minimum Sektoral..
Mirisnya pemprov mengatur honor kami THL non Kategori Provinsi Banten JAUH dari angka seperti yang telah di putuskan tersebut di atas (ump,umk,umsk)
Assalamualaikum wr. wb
kepada yang terhormat Bapak Gubernur Banten.
perhatikan kami juga yang ada di pemerintahan provinsi banten Tenaga Teknis /Administrasi yg masih belum sejahtera dengan adanya membedakan upah non Asn non kategori yg tidak pernah bapak gubernur banten sentuh. kami juga sebagai anak bapak, kerja di pemerintahan provinsi banten yg brharap ada kesejahteraan bagi kami non Asn non kategori.
Wassalamualaikum wr. wb.
Selamat Pagi Bpk GUBERNUR BANTEN!!!…
salam sejahtera dan salam sehat bagi para pemprov Banten.
Berkenan dengan kesejahteraan dan keadilan KAMI (HONORER ) sebagi tenaga Teknis, Admistrasi, manajemen dan sebagai ya mohon kira_Nya agar bisa di ikut sertakan dalam hal ini.
karena pada dasarnya KAMI juga sama telah ikut serta berperan aktf dan memajukan pemprov Banten ini guna pengabdian ya kepada masyarakat.
dan besar harapan KAMI pada
#2020KAMI SAMA
#2020KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN MILIK BERSAMA.
Aslm pa gub Banten yg sy hormati mhn di perhatikan LG para honorer yg ad d pemerintahan prov Banten yg bukan non katagori kami2 di sini udah lama mengabdi sampai2 10 th lebih tapi gaji kami2 ini belum utk d katakan layak sy mhn pa gub yg saya hormat dan jangan ada perbedaan sesama honorer utk penggajian samakan semua ….sy mhn layakan gaji kami ……
Selamat pagi pak gubernur salam sejahtera .saya berharap ke dua duanya penting baik tenaga pengajar amaupun tenaga teknis untuk d pertahankan sehinga ada keseimbangan yg seras
Ass… bapak gubernur banten..
Kami juga sebagai honorer/THL d pemprov banten sudah mengabdi bertahun2 tolong d perhatikan,tenaga guru,tenaga medis memang d butuhkn tp tolong jangan sampai bapak menyisihkan kami bagaikn anak tiri,dan hapus yg namanya pengkatagorian d lingkup pemprov banten ini,karna pusatpun sudah tdk mengakui yg namanya katagori 1(K1) kita semua sama pekerjaannyapun sama…
Haturnuhun…
#2020 Kita sama..