Tangerang – Ketua Umum DPP Forum Keluarga Besar Sumatera Bagian Selatan (FKBSS) Nasir Maulana, menyoroti statment Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten yang naik tayang di salah satu media online terkenal di Indonesia.
Dalam rilis yang diterima Wartawan melalui WA, Jum’at (08/11/2019). Ketua Umum DPP FKBSS Nasir Maulana, mengatakan, isi di dalam media online tersebut, yaitu Pemprov Banten menyalahkan para pendatang terkait tingginya angka pengangguran. Daerah ini menempati urutan pertama se-Indonesia dengan jumlah pengangguran 8,11% versi BPS atau 490,8 ribu orang.
“Banten ini banyak tempat pencari kerja mengadu nasib, banyaknya urbanisasi dari luar Banten yang mencari kerja di sini belum terserap semua, menumpuk-numpuk sehingga menjadi angka pengangguran tersebut kata Kepala Dinas Tenagar Kerja Banten Al Hamidi kepada wartawan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B),” terang Nasir, mengulang dan membaca isi berita tersebut.
“Warga anggota kami, juga pendatang dari Pulau Sumatera yang ingin bekerja di Provinsi Banten. Kami minta tolong kepada Pemprov Banten jangan seolah olah diduga menyalahkan pendatang, kami kesini datang dengan baik-baik, kami juga warga negara Indonesia, yang mempunyai hak sebagai warga Negara Indonesia yang ingin mengadu nasib untuk mencari rezeki halal,” kata Nasir.
Pengangguran di Banten Tertinggi se-RI, Pemprov Salahkan Pendatang
Seperti dikutip dari detikfinance, Pemprov Banten menyalahkan para pendatang terkait tingginya angka pengangguran. Daerah ini menempati urutan pertama se-Indonesia dengan jumlah pengangguran 8,11% versi BPS atau 490,8 ribu orang.
“Banten ini banyak tempat pencari kerja mengadu nasib, banyaknya urbanisasi dari luar Banten yang mencari kerja di sini belum terserap semua, menumpuk-numpuk sehingga menjadi angka pengangguran,” kata Kepala Dinas Tenagar Kerja Banten Al Hamidi kepada wartawan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Serang, Rabu (6/11/2019).
Setiap pasca lebaran dan kelulusan sekolah setingkat SLTA, bahkan katanya terjadi pelonjakan pengangguran yang bisa mencapai 7 sampai 10 persen dari jumlah total pengangguran di Banten.
Data dari Disnaker sendiri, lanjut Al Hamidi ada 1,5 juta orang yang bekerja di Banten. Ia berdalih bahwa 70% merupakan pekerja yang datang dari luar daerah. Paling banyak, mereka yang datang dari Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Sebab itu, lanjutnya Pemprov Banten membuat Pergub Nomor 9 tahun 2018 yang isinya adalah industri harus melaporkan lowongan yang dibuka ke pemerintah daerah. Di Pergub juga diatur agar lowongan mengistimewakan putera daerah.
“Tapi ini pun belum efektif, mudah-mudahan ke depan bisa menjawab. Hampir seluruh kalau di Banten, dari Jawa yang jelas itu, Jawa Timur dan Jawa Tengah,” katanya.
Di luar urbanisasi, ia juga berdalih bahwa 740 SMK di Banten kesulitan ditempatkan di industri. Khususnya mereka yang mengambil jurusan perkantoran dan bisnis.
“Ini kejuruan dari SMK yang ini tidak dapat memasuki pangsa pasar, 740 SMK ini kebanyakan (jurusan) bisnis perkantoran, kan itu mau ditempatkan di mana,” pungkasnya.
Penulis : Agus
Editor : Adityawarman
