Logo Dewan Koperasi Indonesia. Foto Google
Serang – Pengamat politik yang juga akademisi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayas Dr. Gandung Ismanto, MM., melihat dualisme Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Banten ibarat seperti keluar dari mulut macan, masuk ke mulut buaya.
“Begitu sih saya melihat nasib Dekopin dan problem perkoperasian di Indonesia pada umumnya,” kata Gandung kepada Reportase Banten, Minggu (27/9/2020).
Dekopin dan perkoperasian yang dikelola dengan pendekatan politik merupakan problem mendasar dan nyata, sehingga menyebabkan buruknya kinerja perkoperasian Indonesia yang secara normatif diklaim sebagai Soko Guru perekonomian nasional, dan satu-satunya bentuk usaha yang paling sesuai dengan filosofi Pancasila. Ujarnya.
Berita terkait :
Nurdin Halid Tegaskan Tidak Ada Plt Ketua Dekopin Banten
Kembali Terpilih Jadi Ketua Dekopinwil Banten, Tatu Ajak Berjuang Bersama di 5 Tahun Mendatang
Dekopinwil Banten Kubu Sri Utari Siap Gelar Muswil
Asep Rahmatullah Siap Pimpin Dekopinwil Banten
Sri Utari Minta Kepala Daerah Dukung Dekopin Yang SAH
Problem ini hampir serupa seperti dialami oleh dunia Olahraga kita yang prestasinya biasa-biasa saja karena didominasi oleh para politisi yang mengelola organisasi dengan pendekatan politik dan Berorientasi pada kepentingan politiknya saja. Katanya.
Jadi menurut Saya, problem mendasar inilah yang harusnya dijadikan pertimbangan utama oleh Dekopin dalam membentuk struktur kepengurusan di daerah, yang harusnya diisi oleh kalangan profesional yang concern dengan dunia perkoperasian. Tegasnya.
Dengan kondisi sekarang, justru saya mengkhawatirkan Dekopinwil Provinsi Banten menjadi tidak efektif, karena dikhawatirkan akan menghasilkan konflik kepentingan yang besar karena adanya transisi rejim politik, dari yang semula rejim “kuning” menjadi rejim “merah”. Dan tentu ini akan kontraproduktif dengan semangat dan upaya untuk merevitalisasi dan mengembangkan koperasi sebagaimana idealitasnya tersebut. Ujarnya.
