Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy berikan sambutan pada acara Musyawarah Wilayah Dewan Koperasi Indonesia Banten di gedung PKPRI Kabupaten Serang, Rau, Kota Serang.
Serang – Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menghadiri Musyawarah Wilayah Dewan Koperasi Indonesia Banten di gedung PKPRI Kabupaten Serang, Rau, Kota Serang, Rabu (23/9/2020). Dalam sambutannya Wagub menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten saat ini tengah fokus mengkaji kebijakan-kebijakan terkait pemulihan ekonomumi yang tak harus mengorbankan kesehatan masyarakat.
“Ekonomi Banten terakhir dilaporkan terkontraksi minus 7 persen, untuk itu kami fokus recovery ekonomi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat,” kata Wagub. Hadir dalam acara tersebut Ketua Dekopin Banten Ratu Tatu Chasanah dan Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid.
Terkait pemulihan ekonomi tersebut, Wagub meminta Dekopin untuk dapat turut menggerakkan perkonomian yang terdampak pandemi Covid 19 sejauh ini. “Pemprov sendiri tentu berkomitmen untuk mensupport program-program Dekopin melalui program-program di dinas terkait,” imbuhnya.
Waguh mengaku kondisi pandemi Covid-19 di Banten saat ini cenderung memburuk dimana tidak ada daerah yang berstatus zona kuning, apalagi hijau. “Maka protokol kesehatan itu mutlak. Tapi protokol kesehatan jangan sampai menghambat perekonomian,” ujarnya.
Terkait koperasi sendiri, kata Wagub, sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022 Pemerintah Provinsi Banten memiliki program pengembangan kelembagaan dan pengawasan koperasi. Berikutnya program peningkatan kualitas usaha dan pemberdayaan koperasi dengan target capaian sebesar 6 persen koperasi yang bankable dan program pelatihan SDM Koperasi.
“Melalui Musyawarah Wilayah DEKOPIN Provinsi Banten, Pemprov Banten senantiasa mendorong sinergi positif antara upaya yang dilakukan oleh Gerakan Koperasi dan Pemerintah Daerah, sehingga Koperasi mampu meningkatkan perannya dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat,” paparnya.
Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, lanjut Wagub, Pemprov Banten melalui Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten akan memberikan bantuan modal/hibah bagi Koperasi dan Pelaku UKM yang bersumber dari Dana Tidak Terduga Pemerintah Provinsi Banten. “Selain itu, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten memfasilitasi bantuan bagi Koperasi dan Usaha Kecil dan Mikro (UKM) dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang besumber dari dana APBN,” imbuhnya.
Selain itu, lanjutnya, Pemprov Banten melalui Dinas Koperasi dan UMKM menyelenggarakan kegiatan pelatihan-pelatihan tata kelola dan pemanfaatan teknologi informasi. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten juga memfasilitasi Non Performing Loan (kredit bermasalah) bekerjasama dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) terkait rescheduling.
Sementara itu, Nurdin Halid dalam sambutannya mengatakan, masa pandemic Covid-19 yang masih berlangsung hingga kini menjadi momentum bagi penggiat koperasi untuk bergotong royong membangun perekonomian.
“Sekarang ini kita sedang menghadapi berbagai masalah terutama masalah ekonomi, dan kondisi saat ini yang bisa kita lakukan adalah bisnis online, dengan merubah cara berinteraksi, berorganisasi, dan bermasyarakat dengan cara digitalisasi,” jelas Nurdin.
Menurut Nurdin, perubahan pola dan strategi bisnis semakin dinamis dan beragam, peran penggiat bisnis akan terus mempercepat perubahan tersebut, dan pelaku usaha koperasi dituntut melakukan adaptasi terhadap perubahan sesuai dengan kondisi dan perkembangan zaman. Di masa pandemic Covid-19 ini perubahan menjadi kebutuhan untuk menjaga perkembangan dan keberlangsungan bisnis.
“Kita akan mengalami ekonomi melemah. Gerakan koperasi harus jadi pengaman,” kata Nurdin.
Koperasi sebagai salah satu solusi mempertahankan kestabilan ekonomi. Gerakan koperasi dinilai aman karena mengandalkan semangat kebersamaan. Gerakan koperasi merupakan wadah perjuangan yang mengedepankan kepentingan bersama. Konsepnya, masalah ekonomi tidak bisa diselesaikan hanya oleh orang per orang. Tegas Nurdin (Via/Red)
