Jelang Akhir Periode WH-Andika, Bappeda Gelar FKP RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026

Jelang Akhir Periode WH-Andika, Bappeda Gelar FKP RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026

Gubernur Banten Wahidin Halim memberikan sambutan pada RPD Provinsi Banten. Foto istimewa

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026, acara yang dilaksananakan disebuah Hotel dikawasan Modern Cikande Jl. Raya Jakarta – Serang KM. 68, Kabupaten Serang, Kamis (3/2/2022).

Acara yang dibuka Oleh Gubernur Banten Wahidin Halim, dihadiri oleh Ketua DPRD Banten, Kapolda Banten, Danrem 064 Maulana Yusuf, Kepala Perwakilan BI Banten dan unsur tokoh masyarakat Banten.

Kepala Bappeda Banten, Mahdani usai acara menyatakan bahwa penyusunan rencana pembangunan daerah Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026 dilaksanakan bagi Kepala Daerah yang masa Jabatannya berakhir Tahun 2022, dan Provinsi Banten merupakan salah satunya. Pada Inmendagri No.70/2021 mengamanatkan agar daerah menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2023 – 2026 yang selanjutnya disebut sebagai rencana pembangunan daerah tahun 2023 – 2026, dan daerah melakukan penyusunan rencana pembangunan daerah tahun 2023 – 2026 dan Renstra PD tahun 2023 – 2026 dilakukan dengan pendekatan teknokratis.

Lebih lanjut Mahdani juga menjelaskan dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2023 – 2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang selambat-lambatnya ditetapkan pada minggu pertama bulan Maret tahun 2022 (Dokumen RPD Tahun 2023 – 2026), dan minggu ke – 3 bulan Maret (Renstra PD Tahun 2023 – 2026).

Dalam proses konsultasi Publik melibatkan DPRD Provinsi Banten. Tegas Mahdani.

Capaian Realisasi Indikator Makro Provinsi Banten pada Tahun 2021 yaitu IPM 72,72; LPE 4,62; Penduduk Miskin 6,50; TPT 8,98; Tingkat Inflasi 1,91; serta Gini Ratio 0,363. Ujar Mahdani.
Isu Strategis Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026 adalah peningkatan kualitas SDM untuk meningkatkan daya saing daerah, pertumbuhan ekonomi pasca pandemi Covid-19, pembangunan berkelanjutan, tata kelola pemerintahan yang baik. Tutup Mahdani.

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *