Tokoh Penggagas dan Pendiri Provinsi Banten, Udin Saparudin. (Ist)
Serang – Tokoh Penggagas dan Pendiri Provinsi Banten, Udin Saparudin secara tegas meminta kepada Presiden Jokowi dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menjadikan Putera Daerah Banten menjadi Penjabat Kepala Daerah di Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten. Hal ini disampaikannya secara khusus kepada Reportase Banten melalui sambungan WhatsApp (WA). Jum’at (3/11) malam.
Menurutnya semangat masyarakat Banten bagaimana mengupayakan Banten menjadi Provinsi dimekarkan dari Provinsi Jawa Barat bagaimana Banten menjadi mandiri dari berbagai hal tentu ini adalah akibat ketidakadilan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat pada saat itu sehingga orang Banten hanya menjadi pelengkap penderita dalam proses pembangunan.
Sebelum reformasi, orang Banten sangat sulit untuk menjadi Kepala Daerah ditanah leluhurnya. Oleh karena itu, semangat inilah kemudian yang membuat masyarakat Banten baik itu di Serang, Cilegon, Pandeglang, Lebak dan Tangerang Raya ingin menunjukan bahwa orang Banten itu mampu dan bisa. “Ternyata memang orang Banten itu mampu dan bisa,” tegasnya.
“Sangat naif dan ironis ketika saya mendengar adanya campur tangan Kemendagri dalam menentukan Penjabat (Pj) Bupati dan Walikota di Banten, ada apa dibalik semua ini,” ujarnya.
Baca juga: Lagi! Pejabat Kemendagri Dilantik Menjadi Penjabat Kepala Daerah di Banten
Karena ini akan memasuki tahun politik (pemilu dan pilpres), dirinya meragukan tingkat kemandirian Kemendagri sendiri di intervensi (cawe-cawe) oleh kepentingan-kepentingan calon Presiden untuk bagaimana memenangkan perolehan suara di daerah.
“Kalau ini yang terjadi, Masyarakat Banten dengan tegas menolak pejabat yang didroping dari Pemerintah Pusat untuk dipaksakan untuk menjadi Pj Bupati dan Walikota di Provinsi Banten.” Tegasnya.
Menurutnya dengan sudah ditunjuknya dua pejabat di Kemendagri menjadi Pj Bupati Tangerang dan Lebak merupakan suatu penghinaan bagi SDM yang ada di Provinsi Banten, tandasnya.
Udin dengan tegas meminta kepada Presiden Jokowi dan Mendagri Tito Karnavian untuk tidak memaksakan dropping pejabat dari Pusat untuk menjadi Pj Bupati dan Walikota di Provinsi Banten.
“Untuk yang sudah dilantik, baiknya ditinjau kembali.” Tandasnya.
Jangan membonsai kemampuan SDM Masyarakat Banten, ini merupakan bentuk penghinaan bagi masyarakat Banten, tegasnya.
Tidak menjadi jaminan bahwa pejabat Kemendagri yang sudah dilantik menjadi Pj Bupati Tangerang dan Lebak itu merupakan orang yang hebat. Ujarnya.
“Bagaimana bisa memimpin, dikenal saja tidak, mengenal juga tidak, tentang bagaimana membangun Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten ini,” tegasnya.
Jadi kaku ketika pejabat pusat yang ditunjuk menjadi Pj Bupati dan Walikota di Provinsi Banten, ujarnya.
“Mohon untuk ditinjau kembali pejabat Kemendagri yang sudah dilantik menjadi Pj Bupati Tangerang dan Lebak, jangan paksakan, jangan bodohi kami.” Tegasnya.
Orang-orang Banten yang menjadi Pejabat dilingkungan Pemprov Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota cukup banyak yang bisa ditunjuk untuk menjadi Pj Bupati dan Walikota, ungkapnya.
Oleh karena itu dirinya meminta kepada Pemerintah Pusat agar adil memberikan kesempatan kepada masyarakat Banten, bagaimana Banten mau maju kalau hal-hal yang bersifat strategis di intervensi seperti ini, tandasnya.
Sebagai Penggagas dan Pendiri Provinsi Banten serta Kota Serang, dirinya merasa kecewa ketika penunjukan Pj Bupati Tangerang dan Lebak dipaksakan dengan cara-cara yang tidak produktif.
“Kami tidak akan tinggal diam, kalau pemerintah pusat tetap memaksakan cara-cara seperti ini dalam penunjukan Pj Bupati dan Walikota di Banten, ini adalah cara-cara yang tidak baik dalam proses pembangunan,” tegas Pria yang juga menjabat sebagai Presidium Lembaga Pemangku Adat Kesultanan Banten.
Kalau di intervensi terus, Banten tidak diberikan keadilan, pengabdian bagi orang Banten ditanah leluhurnya, maka tidak menutup kemungkinan dirinya menawarkan referendum kemerdekaan Banten atau memang diberikan otonomi seluas-luasnya bagi masyarakat Banten.
Kami tolak dropping pejabat pusat untuk kepemimpinan di Banten, baik di Pemerintah Provinsi atau di Pemerintah Kabupaten dan Kota, ujarnya.
“Soal Nasionalisme, Orang Banten cukup tinggi, tetapi ketika di injak-injak, kami akan tawarkan dua opsi tadi,” tegasnya.
