Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah menerima thropy juara Umum Anugerah Adinata Syariah 2024 dari Wapres KH Ma’ruf Amin. (Foto: Biro Adpimpro Setda Banten).
Tangerang – Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menyelenggarakan Anugerah Adinata Syariah 2024 yang merupakan ajang penghargaan kepada pemerintah setingkat provinsi pada Senin (20/5) di Menara Syariah, PIK 2.
Ajang tahunan yang digelar sejak 2022 ini bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), dan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI).
Turut hadir dalam acara ini Wakil Presiden RI sekaligus Ketua Harian KNEKS KH Ma’ruf Amin, Anggota Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Anggota Dewan Komisioner LPS Didik Madiyono, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, PJ Gubernur Aceh Bustami Hamzah, PJ Gubernur Riau S.F. Hariyanto, PJ Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin, PJ Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, PJ Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Gita Ariyadi, Wakil Gubernur DIY Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo, Pakar Otonomi Daerah Indonesia Djohermansyah Djohan selaku Ketua Dewan Juri, serta pimpinan pusat dan daerah lainnya.
Dalam sambutannya, Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin menyatakan bahwa kedepannya ekonomi dan keuangan syariah akan menjadi bagian penting dalam mendukung transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan daya saing, demi menuju Indonesia Emas 2045.
Ketua Harian KNEKS menyampaikan beberapa arahan, terkhusus untuk pemerintah daerah yang telah bergiat memajukan ekonomi dan keuangan syariah di wilayah. Pertama, optimalkan otonomi daerah sebagai peluang untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah, sesuai kondisi lokal.
Kedua, perkuat dukungan dan peran pemimpin daerah, mulai di tingkat provinsi hingga ke tingkat desa. Ketiga, bangun ekosistem infrastruktur yang kuat bagi pertumbuhan dan keberlanjutan ekonomi dan keuangan syariah.
“Otonomi daerah dapat bermanfaat untuk memperkuat edukasi, membangun infrastruktur yang memadai, serta mendorong inovasi dan kerja sama pengembangan sektor-sektor unggulan ekonomi dan keuangan syariah,” ujar Wakil Presiden RI.
Sejalan dengan Wakil Presiden, Plt. Direktur Eksekutif KNEKS mengungkapkan bahwa kemajuan pengembangan ekonomi syariah tentu tidak terlepas dari peranan kepala daerah, terutama dalam menggerakkan dan mengembangkan berbagai potensi ekonomi syariah di berbagai wilayah di Indonesia.
Ia berharap penghargaan ini dapat mendorong pengembangan ekonomi syariah di daerah sekaligus memperkuat sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah.
“Anugerah Adinata Syariah ini merupakan penghargaan yang diberikan kepada provinsi yang memiliki kapabilitas dalam memimpin, mengembangkan serta menggerakkan potensi ekonomi dan keuangan syariah di daerahnya,” kata Plt Direktur Eksekutif.
Memasuki tahun ketiga, Anugerah Adinata Syariah terus menunjukkan konsistensinya dalam mengapresiasi kepala daerah tingkat provinsi yang memiliki inisiatif dalam menggerakkan dan mengembangkan berbagai potensi ekonomi syariah di berbagai wilayah di Indonesia.
Kategori Anugerah Adinata Syariah tahun 2024 berjumlah 10 (sepuluh) kategori seputar ekosistem ekonomi syariah, yang mana tiap-tiap kategori memiliki dimensi dan indikator penilaian beragam, dilihat dari aspek regulasi, realisasi, kondisi organisasi, jumlah program, maupun dampak program. Penilaian dilakukan berdasarkan survei yang kemudian diolah dengan metode analytical hierarchy process (AHP), sehingga menghasilkan lima pemenang untuk setiap kategori.
Berikut ini merupakan daftar lengkap peraih Anugerah Adinata Syariah 2024:
Juara Umum : Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Kategori Keuangan Syariah
Juara 1: Pemerintah Provinsi Aceh
Juara 2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Juara 3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Juara 4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Juara 5: Pemerintah Provinsi Riau
Kategori Industri Halal
Juara 1: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Juara 2: Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Juara 3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Juara 4: Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Juara 5: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Kategori Keuangan Sosial Syariah
Juara 1: Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Juara 2: Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Juara 3: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Juara 4: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Juara 5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Kategori Keuangan Mikro Syariah
Juara 1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Juara 2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Juara 3: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Juara 4: Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Juara 5: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Kategori Pendidikan dan Pemberdayaan Ekonomi Pesantren
Juara 1: Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Juara 2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Juara 3: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Juara 4: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Juara 5: Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Kategori Sektor Ekonomi Hijau dan Berkelanjutan
Juara 1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Juara 2: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Juara 3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Juara 4: Pemerintah Provinsi Riau
Juara 5: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Kategori Kelembagaan Daerah yang Difokuskan pada Pengembangan Ekonomi Syariah di tingkat Daerah/Provinsi
Juara 1: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Juara 2: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Juara 3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Juara 4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Juara 5: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Kategori Zona KHAS (Zona Kuliner Halal, Aman dan Sehat)
Juara 1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Juara 2: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Juara 3: Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Juara 4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Juara 5: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Kategori Program Inkubasi Usaha Syariah
Juara 1: Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Juara 2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Juara 3: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Juara 4: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Juara 5: Pemerintah Provinsi Riau
Kategori Program Inovasi pada Sektor Ekonomi Syariah
Juara 1: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Juara 2: Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Juara 3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Jakarta
Juara 4: Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Juara 5: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
