Ketua Poros Merdeka, Resha. (Foto: Ist).
Ciputat – Kasus Mega Korupsi penjualan Situ Ranca Gede Jakung Provinsi Banten tak kunjung selesai. Publik pertanyakan integritas kejati dan minta KPK ambil alih kasus ini.
Dalam siara pers yang diterima redaksi, Kamis (2/5). Resha selaku ketua Poros Merdeka kritik integritas Kejati Banten yang tak mampu selesaikan kasus ini.
“Pasalnya, ada dugaan 2 politisi asal Serang berinisial FH dan BR yang ikut campur dan terseret di kasus ini, sedangkan menurut keterangan IDN media dalam aksi unjuk rasa Aliansi BEM Banten Bersatu, Kejati enggan mengungkap dua tersangka tersebut”, ungkap Resha.
Perlu ada intervensi KPK untuk menyelesaikan kasus ini. Hal ini perlu dilakukan karena menurut Resha kejaksaan sangat lamban menangi kasus ini. Sedangkan nilai kerugian yang harus di telan negara cukup besar. Dikutip dari RMOL.ID menurut keterangan Kejati Banten tingkat kerugian bisa mencapai 1 Triliun rupiah.
“Wajar jika kami menduga adanya kontrak politik antar pemangku kepentingan dalam kasus yang besar ini, rasanya aneh jika kasus sebesar ini didiamkan begitu lama”, kata Resha.
Terpisah, menurut Ketua ICMI Provinsi Banten Eden Gunawan menuturkan bahwa tidak hanya kerugian lahan yang disalahgunakan. Kasus inipun merambat pada masalah lingkungan yang bisa mengakibatkan bencana banjir.
“Dampak lingkungannya harus diperhatikan. Situ Ranca Gede itu kan daerah resapan air. Kalau diurug, airnya akan pindah ke tempat lain, seperti ke pemukiman atau pabrik. Ini yang menyebabkan banjir,” jelas Eden. Seperti dikutip dari Reportase Banten.
Resha menambahkan dalam statementnya bahwa jika tidak ada tindak lanjut dari rilis ini, maka kami melakukan aksi di depan gedung KPK pada senin pekan depan.
“Kami akan membentuk koalisi dengan seluruh organisasi Primordial Banten yang ada di Jakarta dan sekitarnya untuk melakukan aksi demostrasi di depan gedung KPK sebagai bentuk keseriusan kami untuk mengusut tuntas kasus ini”, ujar Resha.
