Tangkapan layar postingan permintaan maaf pns pada akun @fesbukbanten. (Red).
Serang — Jagat media sosial Kembali gaduh usai beredarnya video permintaan maaf Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang menyinggung Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) lewat status WhatsApp (WA).
Video yang di unggah akun Instagram @fesbukbanten yang diposting pada Rabu (12/11/2025) malam sudah mendapat ratusan komentar dan like dari para Netizen.
Dalam postingan tersebut, juga didapati narasi yang tertulis :
Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten menyampaikan permohonan maaf secara terbuka setelah unggahan status WhatsApp-nya menimbulkan keresahan di kalangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Video permohonan maaf tersebut beredar luas di media sosial pada Rabu (12/11/2025).
Dalam video berdurasi 52 detik itu, Roni, ASN Pemprov Banten, menyatakan penyesalan atas status yang dinilai menyinggung perasaan para PPPK, khususnya angkatan 2025. “Saya memohon maaf kepada rekan-rekan P3K atas status yang saya buat,” ujarnya. Ia menegaskan tidak ada niat untuk menghina atau merendahkan siapa pun, dan mengakui unggahannya merupakan kekhilafan pribadi.
“Itu adalah kesalahan dan kebodohan saya. Mudah-mudahan rekan-rekan semua dapat memaafkan,” ucapnya.
Status yang menuai reaksi itu berisi tulisan:
“11.000 x 350.000 = Itung sendiri berapa? /bulan #baru seumur jagung jangan banyak ngeluh, nuntut, syukuri liat ke bawah bukan dongak ke atas.”
Unggahan tersebut diduga menyinggung isu tunjangan kinerja bagi sekitar 11 ribu PPPK Banten angkatan 2025 yang disebut akan menerima Rp350 ribu tambahan penghasilan pada 2026. Kalimat sindiran itu dianggap meremehkan perjuangan PPPK baru dan memicu kekecewaan di grup percakapan internal ASN.
Video permintaan maaf Roni kemudian beredar luas dan menjadi perbincangan hangat. Meski menuai reaksi beragam, sikap terbukanya dinilai sebagai langkah positif untuk meredakan ketegangan. Sejumlah PPPK bahkan mengapresiasi keberaniannya mengakui kesalahan secara publik.
Pihak Pemprov Banten belum mengeluarkan pernyataan resmi, namun di kalangan aparatur, peristiwa ini menjadi pengingat penting akan etika bermedia sosial bagi ASN yang turut mencerminkan wajah pemerintahan.
