Ketua Umum HMB Jakarta, Muhammad Fahri. Foto istimewa
Himpunan Mahasiswa Banten (HMB) Jakarta melihat bahwa Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Provinsi Banten selalu membuat gaduh dan terkesan tidak profesional. Hal ini disampaikan Ketua Umum HMB Jakarta Muhammad Fahri secara eksklusif kepada Reportase Banten, Kamis (19/5/2022).
HMB Jakarta sepakat dengan Praktisi Cryptocurrency Banten Dian Sucitra dan para pegiat ekonomi kreatif Banten bahwa Kegiatan Pelatihan Bimtek Pengelolaan Media Sosial (Medsos) Untuk OPD dan Pemkab/Pemkot yang dilaksanakan oleh Diskominfo SP Provinsi Banten sangat memalukan dan hanya akal-akalan untuk mengeruk APBD Banten saja.
HMB Jakarta juga sepakat dengan komentar Ketua Fekraf Banten yang juga founder Umakite, Andi Suhud Trisnahadi yang menjelaskan baiknya pelatihan Bimtek Pengelolaan Media Sosial (Medsos) Untuk OPD dan Pemkab/Pemkot menitikberatkan pada soal “komunikasi digital” bukan lantas berkutat soal tools template yang “user friendly” bahkan di kota lain segmentasi software macam ini untuk anak-anak usia dini, saking user friendly nya. Tutorialnya pun mudah kita temukan di youtube dan platform lain, dan dijamin siapapun bisa langsung memakainya.
Berita terkait : Pemprov Banten Gelar Bimtek Pengelolaan Medsos, Praktisi Cryptocurrency : Memalukan
“Sangat ironis memang, Pelatihan tingkat Provinsi hanya seperti ini,” ujarnya.
Secara tegas Fahri mengatakan, Bagaimana Diskominfo Banten mau mengajarkan kepada OPD lain dan Pemkab/Pemkot tentang pengelolaan Medsos, mengelola Medsos Pemprov Banten saja selalu membuat kegaduhan dalam postingan, sudah diposting kemudian dihapus, terkesan serampangan dan tidak profesional untuk level Pemprov. Sangat Memalukan!!!
Pada Momentum ini HMB Jakarta mendesak Pj Gubernur Banten untuk segera mencopot Pejabat Pengelola Media Sosial Akun Pemprov Banten, karena kegaduhan ini bukan pertama kali, tapi sering terjadi.
Apalagi informasi yang Kami dapatkan, bahwa Pejabat ini mendapatkan jabatan tambahan yaitu Plt Kabid.
Selain itu juga, HMB Jakarta juga mendesak kepada Inspektorat untuk mengaudit anggaran kegiatan Pelatihan Bimtek Pengelolaan Media Sosial (Medsos) Untuk OPD dan Pemkab/Pemkot, jangan sampai uang rakyat hanya dihambur-hamburkan untuk kegiatan yang sangat tidak bermanfaat seperti ini.
Informasi yang Kami terima bahwa di Diskominfo Banten terdapat Tenaga Ahli, Asisten dan Operator, Inspektorat wajib memeriksa kelengkapan Administrasinya, jangan sampai terdapat Tenaga Ahli yang tidak memiliki Sertifikat Keahlian yang tidak teregister di BNSP. Atau Asisten dan Operator yang tidak memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan posisinya, Kalau hal ini ada, maka Inspektorat Wajib menjadikan ini sebagai temuan.
