Tokoh Pendiri Provinsi Banten, Udin Saparudin. (Foto: Ist).
Serang – Buntut dari pengglembungan suara Caleg DPR RI yang ditemukan Partai Demokrat diwilayah Serang, membuat Tokoh Pendiri Provinsi Banten, Udin Saparudin ikut bersuara.
Udin meminta agar tidak ada politisasi intervensi dalam politik semu. Hal ini disampaikannya secara ekslusif kepada Reportase Banten melalui pesan WhatsApp. Sabtu malam (9/3).
Menurut Pria yang juga menjadi Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Banten ini mengatakan kalaupun boleh jujur, yang didorong menjadi pemenang dalam pemilu itu 99% telah melakukan money politik, dan itu melanggar peraturan serta undang-undang yang berlaku,
Udin dengan tegas meminta Pemilu diwilayah Banten agar di ulang Kembali, karena bagi caleg yang berkategori memperoleh suara tinggi adalah orang yang melakukan pelanggaran terhadap aturan.
Saya jamin 99% melakukan cara-cara kotor, cara-cara yang bertentangan dengan aturan maka tindakan yang dilakukannya adalah money politik dan lain-lain itu sudah kena pidana pemilu, jadi kalau dipaksakan untuk dimenangkan sesungguhnya adalah tindakan salah kaprah yang di akomodir, tandasnya.
Menurut Udin hendaknya KPU dan Bawaslu Banten harus betul-betul objektif, karenanya saya minta mubahallah atau sumpah pocong bagi mereka pemenang, ini adalah cara yang tepat agar meraih politik yang cerdas, bersih dan jujur.
Saya melihat aroma ketidakjujuran dalam penyelenggaraan pemilu dari TPS, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga ketingkat pusat. “Bukan hanya mencium aroma saja, dilapangan juga merasakan cara-cara yang curang, kotor dan tidak manusiawi dilakukan oleh beberapa pihak oknum,” kata Mantan Presidium KAHMI Provinsi Banten ini.
Cara-cara yang curang, kotor dan tidak manusiawi dirasakan dirinya dan juga kepada teman-temannya di internal Partai Demokrat, ungkapnya.
Oleh karena itu, dirinya memastikan Pemilu diwilayah Banten ini banyak dilakukan kecurangan. “Saya menuntut keras dan tidak akan tinggal diam hingga tuntas pleno di KPU Banten,”
Jikapun diberikan kewenangan bagi dirinya dan Partai Demokrat untuk menyampaikan klarifikasi, Kami punya data lengkap bukan hanya omon-omon tapi ini factual yang itu merupakan data pembanding dalam rangka mewujudkan Pemilu yang bersih, wibawa, jujur dan adil.
Nampaknya ini ada semacam pengkibirian dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota hingga Provinsi, betapa alotnya ketika kita akan memberikan data-data pembanding yang lengkap sebagai bentuk pemenuhan dari fakta yang sebenarnya untuk mengklarifikasi.
Secara pribadi rasanya saya kenal baik dengan teman-teman penyelenggara pemilu, bukan saya meminta untuk mengglembungkan suara saya, tapi tolong hargai kerja keras
Saya ingin diberikan kesempatan untuk Partai Demokrat menyerahkan data pembanding yang sebenarnya
“Saya punya sikap kalau tidak diberikan kesempatan, baik melakukan aksi ataupun langkah hukum bahkan secara adat,”
Ini yang mesti diluruskan, karena saya mengetahui ternyata harapan saya 0%, kader-kader HMI yang menjadi penyelenggara pemilu tidak bisa kompak dalam menyelenggarakan pemilu yang bersih, jujur dan adil.
Maka saya akan menunggu apakah ruang ini dikasih atau ditutup, kalau ditutup maka saya curiga jangan-jangan teman-teman penyelenggara pemilu sudah terintervensi oleh satu kekuasaan semu.
“Saya masih punya niat baik, mudah-mudahan teman-teman penyelenggara Pemilu juga masih punya niat baik,”
Saya kira itu yang terpenting dalam pleno KPU Banten yang saat ini masih berlangsung.
