KP3B – Setelah 2 tahun di bawah kepemimpinan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy, penanganan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Provinsi Banten meningkat tajam.
Ini dapat dilihat dari sinkronisasi dapodik per provinsi. Sebelum September 2019, sinkronisasi dapodik Provinsi Banten selalu menempati urutan 30 dari 34 provinsi.
“Alhamdulillah, sekarang meloncat. Banten menempati urutan 7 dari 34 provinsi,” kata Gubernur Banten Wahidin Halim.
Kecepatan sinkronisasi dapodik sangat penting dalam menentukan besaran angggaran pendidikan yg harus disediakan. Sekaligus memberikan waktu yg lebih banyak untuk persiapan pelaksanaan pembangunan pendidikan di Banten non dapodik.
“Keterlambatan penyaluran anggaran untuk siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, sebab utamanya waktu persiapan tersita untuk sinkronisasi. Sehingga jadwal verifikasi dan penyaluran, waktu jadi tumpang tindih,” ujar Wahidin.
Menurut Rizal S Djafar Kasubag PEP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten selaku Admin KK DATADIK, peningkatan kecepatan (proses) sinkronisasi dari urutan 30 ke 7, disebabkan karena adanya perubahan kebijakan dinas untuk memberikan akses dapodik serta terciptanya hubungan kerjasama yang baik antara operator sekolah dan Satuan Petugas Data pada Dinas, “kami berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas DAPODIK Provinsi Banten dengan turun langsung ke Sekolah, dan didampingi juga oleh tim FOPPSI”.
“Dulu, apa-apa tergantung aproval tim dapodik Banten. Sementara tim ini juga terlibat banyak kegiatan di dindikbud di luar kegiatan dapodik. Sehingga progres sinkronisasi terkatung-katung,” ujar Rizal.
Peningkatan penangan data dapodik Provinsi Banten diakui Rohmat al-Fahri, Ketua Forum Operator Pendataan Pendidikan Seluruh Indonesia (FOPPSI) Banten.
“Kita sekarangan jauh lebih nyaman dalam menangan dapodik sekolah. Hak akses lebih luas dan pelayanan dapodik dari Dindik berjalan,” kata Rohmat.
Jika dilakukan penilaian skala 1-10, Rohmat memilih angka 7 untuk dapodik yg sekarang. Sedangan penanganan dapodik terdahulu dinilai paling tinggi bernilai 5.
“Saat ini, yang diperlukan adalah peningkatan kualitas dapodik. Kalau progres, sudah 10 besar nasional,” ungkap Rohmat.
Editor : Adityawarman
Tingkatka tunjangan ops mungkin akan lebih maksimal dalam bekerja, terutama ops Sekolah Dasar yang d bayarnya per 3 bulan