Reaksi Keras PPPK Atas Status WA Oknum PNS, Tuntut Keadilan Pemprov Banten

Reaksi Keras PPPK Atas Status WA Oknum PNS, Tuntut Keadilan Pemprov Banten

Pelantikan PPPK Tahap 1 yang dilakukan oleh Gubernur Banten Andra Soni, pelantikan dilakukan secara langsung dan daring di Pendopo Gubernur Banten pada Jum’at (01/08/2025). (Foto: Website DPRD Banten).

Serang —Beredarnya screenshot dan status WhatsApp (WA) oknum PNS di Sekretariat DPRD Provinsi Banten ini menimbulkan keresahan di kalangan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) terutama di angkatan tahun 2025. Hal ini disampaikan Taufik Hidayat yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Asosiasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI).

Dalam siaran pers yang diterima redaksi, Rabu (12/11/2025) malam, Taufik mengatakan bahwa mengingat cuitan di status WA beliau ini seolah-olah merendahkan dan melukai perasaan kawan-kawan P3K yang saat ini sedang berjuang terhadap kesejahteraan.

Taufik juga menjelaskan dimana pernyataan Ybs adalah berkaitan dengan TPP Tukin P3K tahun 2026, yang saat ini dianggarkan di angka Rp, 350.000 ini dianggap oleh Ybs bahwa Kami P3K tidak bersyukur dan membebani anggaran. “Seolah-olah membebani anggaran APBD.”

Lebih lanjut menurut Taufik yang padahal kalau kita hitung justru anggaran TPP PNS yang saat ini jumlahnya jutaan ini yang seolah-olah membebani anggaran APBD jadi kami yang merasa mendapatkan TPP Rp. 350.000 itu selalu tidak bersyukur yang padahal secara undang-undang dan secara aturan bahwa kami sama – sama ASN dimana isinya PNS dan PPPK.

“Maka dari itu kami ingin ada pernyataan dan permohonan maaf secara langsung dari oknum tersebut di hadapan kami langsung, karena ini akan menjadi pembelajaran kedepan bahwa kita sesama abdi negara harus saling menghargai dan menghormati, kita sama – sama bekerja untuk kemajuan Banten.” Tegasnya.

Taufik juga menceritakan saat ini banyak sekali laporan ada oknum-oknum PNS yang masih menganggap kami PPPK sebelah mata dan sebagai beban APBD Banten.

“Jika memang kami d anggap beban APBD mending hapus sekalian itu TPP ASN biar tidak di anggap beban pemerintah, tandasnya.

Redaksi menerima beberapa komentar dari PPPK dilingkungan Pemprov Banten yang minta identitasnya dirahasiakan, Adapun komentarnya sebagai berikut :

“ya rame di grup pppk, pada intinya sih teman2 pppk sangat tersinggung dengan status WA itu, seolah-olah menafikan kiprah temen2 ngabdi betaun-taun. persepsi itu qta ga bersyukur itu, miskin konteks. lo liat kesenjangannya, perbedaan perlakuan antara pppk lama ma baru, apalagi dengan PNS. padahal status sama ASN, waktu kerja dan beban kerja sama malah dibeberapa posisi bebannya lebih banyak,”

“bahkan ada juga yang anggap pimpinan daerah kurang tegas, kenapa ga berani turunin tpp asn, untuk sedikit kesenjangan tunjangan itu. padahal katanya kegedean.”

“masih dibawah UMK cuy. apalagi yang SMA kalah ama yang magang.”

“banyak PNS kerjanya cuma absen tukin gede, sementara PPPK kerja ga kenal waktu. evaluasi kinerja PNS.”

“kalau pernyataan seperti itu, bego juga tuh orang.”

“jadinya kalau beginikan ada kesenjangan, padahal kalau secara aturan kita punya hak.”

Redaksi juga menerima pesan yang diteruskan yang berisi ajakan aksi solidaritas PPPK Pemprov Banten.

Assalamualaikum wr wb
Besok kita mendesak adanya permintaan maaf dari saudara Roni
Demi menjaga solidaritas dan rasa sakit yg sama kita kumpul d depan DPRD Banten untuk mendengarkan permintaan maaf lgsg sexgus agar d tinjau ulang terkait nominal TPP Tukin PPPK 2025 sebesar 350.000
Titik kumpul setwan DPRD provinsi Banten Jam 09.00
Menggunakan pakaian pada hari itu dan pita hitam masing2 OPD sebagai Simbol meminta keadilan pemprov Banten 🙏

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *