Gedung Dindikbud Banten di KP3B. Sumber google
Pandemi dua tahun ini memberikan alasan yang cukup kuat untuk melakukan pembelajaran virtual. Sesudah pandemic mereda, model pembelajaran virtual harus dikaji dari berbagai segi. Masih banyak Pro-kontra pembelajaran daring. Bahkan di kalangan akademisi problem efektivitas dan kompetensi output pendidikan masih perlu dikaji. Artinya pembelajaran daring ini perlu dievaluasi secara real tentang pelaksanaannya. Pendidikan daring belum tuntas atau tepatnya belum ada kajian resmi assessment.” Kita masih ingat bahwa pendidikan daring dilahirkan dari kondisi emergensi yang harus ditempuh ketika pandemic melanda, situasinya berbeda dengan masa ke depan, maka peristiwa pandemic jangan dijadikan legitimitas, kaji dulu secara independent” Kata Bef Abda Palawijaya , direktur lingkaR stUdi maSyrakat dan Hukum (RUSH) dari Jakarta, menanggapi tersiarnya pemberitaan mengenai program sekolah metaverse yang digagas Dindikbud Provinsi Banten.
Menurut RUSH, rasanya Pemprov Banten perlu diseru agar menakar ulang, memberi ruang bagi public, masyarakat luas untuk mendiskusikan tentang sekolah metaverse. Bagi insan pendidik diberi waktu mengkaji secara detail perihal sekolah metaverse. ”Jadi, pucuk pimpinan Pemprov bukannya malah mengkampanyekan program Metaverse, gerakkan kajian menyeluruh, serahkan ke sektor yang membidangi” Lanjut Bef. Tidak dapat dipungkiri bahwa metaverse untuk pendidikan merupakan gagasan yang baik dan visioner, tetapi program semacam itu tidak bisa sim salabim, ngebut biar jadi. “Jika program ini dilaksanakan secara cepat , kampanye sana-sini di media, ini berarti menitikberatkan pada dorongan politik dari pucuk pimpinan pemprov. Jika nampak minus kajian real independent maka dapat ditengarai program semacam itu berpotensi sebagai suksesi bagi program belanja fisik perangkat digital pendukung metaverse.” tambah RUSH yang pernah menangani Legal Audit dan forensic audit dalam mega kasus terkait kasus PT ASABRI.
Berita terkait : RUSH Minta Dindikbud Banten Menimbang Ulang Model Pendidikan Metaverse
Menurut RUSH yang berkantor di Jln Sahid Sudirman Residance Jakarta itu perlu melihat riwayat, beberapa kali Dindikbud Prov Banten terjerat dengan pengadaan barang dan jasa yang berbalut Fraud. Maka itu perlu mendorong program-program yang sehat, strategis, efektif di sektor pendidikan. “Kalau suatu program itu minus kajian mendalam, harus diwaspadai, apakah program disusun hanya untuk mensukseskan suatu belanja anggaran?. Kita bisa lihat peta nasional kok, beberapa bulan lalu ada lho elit partai yang sedang mengusung Metaverse Nusantara. Yang begini ini warga Banten musti kritis” imbuhnya. Sebagai pegiat anti Fraud, RUSH menyarankan agar menimbang ulang gagasan visioner itu secara seksama. Publik perlu diberi ruang, stake holder pendidikan untuk mengkaji, bukan kajian legitimator untuk mengabsahkan seolah-olah sudah ada kajian program. “Dalam pengalaman kami, kasus mega fraud terjadi karena selingkuh kajian lho, dibuat feasibility study tapi ternyata pesanan, nah yang begitu itu jadi pintu masuk fraud.”
Selain itu, dewasa ini perlu dilihat pula gap pemerataan perangkat IT pendukung pendidikan yang, perlu push kesiapan SDM, payung hukum, dan kesiapan end user dari produk program metaverse, itu semua perlu dipertimbangkan pula.
“Dalam pandangan kami sebagai pegiat Anti Fraud, gagasan baik ini musti bersih dari fraud, agar tidak ada “pola” fraud berulang yang berujung di meja hijau terutama dari Dindikbud Banten”. Pendidikan bukanlah arena yang dapat dijadikan “try and error” dengan mengejar mode yang sedang trending saat ini. Metaverse memang sedang tranding dan booming tetapi tidak lantas dapat dicangkokan begitu saja dengan pendidikan Banten. “Keluarga saya mengenyam pendidikan di Banten, yah sudah sewajarnya, jika saya berharap pendidikan jangan hanya dilihat dari perangkat saja. Lihat sosiologi pendidikan dan sudut pandang antropologisnya. Anggaran Dindikbud Prov Banten yang tahun ini hampir mencapai 3T itu harus diorientasikan untuk kemaslahatan pendidikan, bukan suksesi project elit” jelas pria asal Walantaka Banten itu. Di tengah besarnya dana pendidikan Banten, tidak boleh dilupakan bahwa salah satu hakikat pendidikan adalah membentuk insan bercita Pancasila, bervisi, dan bukan anak-anak produk teknologis semata. (Siaran Pers)
