Jakarta – Badan Pengurus Pusat (BPP) Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ke-II tahun 2023, yang bertempat di Hotel Santika, Jakarta Utara, Rabu (08/11/2023).
Rakernas Ke-II BPP GINSI Tahun 2023 tersebut mengusung tema “Optimalisasi Peran GINSI dalam Membantu Permasalahan yang Dihadapi Anggota”. Rakernas Ke-II tersebut juga untuk mensosialisasikan PP No. 46 Tahun 2023 sebagai revisi PP No. 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian.
Dalam sambutannya, Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan bahwa GINSI sebagai mitra utama pemerintah dalam menetapkan regulasi di bidang perdagangan internasional maupun impor.
“Kami sangat mengapresiasi peran GINSI selama ini. Kami tegaskan disini kalau ada masalah teknis dilapangan terkait importasi dan perdagangan internasional. Kemenko Perekonomian siap menampung dan mencarikan solusinya. Sebab perdagangan internasional disisi perekonomian kita itu penting agar perekonomian kita kedepannya lebih baik lagi,” ujar Susiwijono Moegiarso secara visual.
Susiwijono Moegiarso juga menjelaskan tentang Pengaturan Impor Bahan Baku dan Bahan Penolong dalam PP No 46 Tahun 2023.
“Ketidakpastian ekonomi global masih kita hadapi saat ini. Apalagi sejumlah negara dunia juga melakukan larangan ekspor khususnya untuk produk pangan di tahun ini. Disisi lain, importasi kitapun menurun selama Januari hingga Septembet 2023,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Umum BPP GINSI Capt Subandi yang membuka langsung Rakernas ke-II BPP GINSI tahun 2023. Capt Subandi mengatakan Rakernas adalah untuk membahas program kerja dan rencana strategis organisasi serta melakukan akselerasi untuk menjawab tantangan importasi kedepannya.
Subandi juga menegaskan importasi adalah suatu keniscayaan karena tidak ada satu negara-pun di dunia ini yang bisa memenuhi sendiri kebutuhan dalam negerinya. Karenanya ada saling ketergantungan satu negara dengan negara lainnya.
“Kalau ada stigma negatif dan menolak importasi itu sama halnya menolak sunatulloh atau hukum alam. Keinginan kami impor itu di atur tapi jangan kami dibinasakan. Karena importasi mampu menghidupi sektor usaha atau jasa lain. Termasuk di Pelabuhan karena ada komoditas impor yang dibawa melalui pelabuhan. Importasi juga menyerap jutaan tenaga kerja di Indonesia,” ucap Capt Subandi.
Subandi menerangkan bahwa importasi turut berpartisipasi meningkatkan perekonomian Indonesia, bahkan pada 2022 saja, negara menerima pajak atas barang yang diimpor mencapai Rp 280 Triliun.
“Berangkat dari semangat yang sama GINSI berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dan selalu menyerap asprirasi dari anggota perusahaan serta membantu perusahaan anggota jika ada kendala-kendala saat melakukan kegiatan berusaha,” pungkasnya.
Turut hadir pada kesempatan yang sama, Asisten Deputy V Bidang Pengembangan Industri Kemenko Perekonomian Eko Haryanto, Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Moga Simatupang, dan Kasie Angkutan Laut Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Priok, Darwin Purba.
Selain itu, Direktur Strategi dan Komersial Subholding PT Pelindo Terminal Petikemas Rima Novianti, General Manager Terminal Peti Kemas (TPK) Koja Indra Hidayat Sani, Executif General Manager PT Pelindo Regional 2 Tanjung Priok Adi Sugiri, yang mewakili New Priok Container Terminal One (NPCT-1) Didip Sulaiman, Direktur Multi Terminal Indonesia (MTI) Yandri Trisaputera.
Kemudian, Ketua Umum DPP Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Juswandi Kristanto, dan Dirut PT Graha Segara yang juga Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara Indonesia (Aptesindo) M Roy Rayadi. Hadiri juga seluruh Fungsionaris BPP GINSI maupun Badan Pengurus Daerah (BPD) GINSI, antara lain Banten, Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur (Jatim), Bali, Lampung, Sumatera Utara (Sumut), Riau dan Kalimantan Timur (Kaltim).
Rakernas Ke-II GINSI di lanjutkan dengan rapat komisi melalui penyampaian program kerja dan memberikan rekomendasi, selanjutnya di syahkan oleh pimpinan sidang menjadi kerangka acuan kerja Nasional. (Dhe/Red).
