Serang – Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Gandung Ismanto mengkritisi statement Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Disnakestrans) Provinsi Banten di beberapa media terkait angka pengangguran di Banten tertinggi se Indonesia.
Dihubungi melalui sambungan WhatsApp, Sabtu (09/11/2019), Gandung menyampaikan pernyataan Kadisnakertrans ini tentu tidak bijak, tidak solutif, dan dapat memperkeruh suasana. Dalam sistem Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia, urusan-urusan Pemda yang dibagi-bagi secara konkuren menuntut adanya koordinasi yang efektif intra Pemerintahan Daerah, bahkan sinergi dan kolaborasi antar Pemda. Artinya problem seperti pengangguran ini adalah multifacet, multicausa, tidak terjadi oleh sebab tunggal.
Karenanya secara Internal Pemprov perlu mengevaluasi efektivitas dan efisiensi business process antar OPD yang trkait dengan target penurunan angka pengangguran ini, karena secara teoritis kemungkinan ada yang salah dengan proses bisnisnya mengingat outcome yang tidak sesuai harapan.
Demikian pula secara eksternal masing-masing Pemda (Pemprov dan Pemkab/Pemkot) perlu juga mengevaluasi efektivitas dan efisiensi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi program antar Pemda, sehingga teridentifikasi penyebab atau masalahnya. Otokiritknya adalah bahwa secara empiris, Pemprov dan Pemkab/Pemkot masih tampak belum sinergis dalam menjalankan tupoksinya, masih terkesan sama-sama kerja namun belum bekerjasama.
Pun demikian dengan sektor privat, Pemprov dan Pemkab/Pemkot perlu mengevaluasi hambatan-hambatan yang menjadi sebab kurang optimalnya peran sektor privat, serta kebijakan insentif dan dissinsentif apa yang relevan untuk mengoptimalkan peran sektor privat ini.
Penulis : Adityawarman
