Wakil Wali Kota Serang Subadri Usuludin sedang diwawancarai wartawan diruangan kerjanya. Foto Faizudin
Serang – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang tunggu realisasi hasil dari mediasi antara Pemkot Serang dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang serta Korpsupgah KPK yang di fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten hingga saat ini.
Padahal dari hasil mediasi tersebut disebutkan bahwa, terkait kelanjutan permasalahan aset tersebut akan menunggu 14 hari kedepan terhitung sejak tanggal mediasi yang dilakukan.
“Belum ada tindak lanjut lagi, kita belum dipanggil lagi, kabarnya kemarin memang waktunya 14 hari kedepan, dan saat ini, waktu 14 hari itu telah lewat,” Kata Wakil Wali Kota Serang Subadri Usuludin pada awak media di Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot) Serang (31/08/2020).
Meskipun belum ada kabar apapun, dalam rentan waktu yang telah diberikan hingga saat ini, Subadri enggan menjawab jika Pemkot Serang Hanya di Berikan Harapan Palsu (PHP).
“Kita tidak bisa menjust itu PHP atau yang lain,” jelasnya.
Dirinya juga menyayangkan saat ini adanya salah satu aset Kabupaten Serang yang diserahkan pada intansi Vertikal bukan ke Pemkot Serang, dan terkait itu, Pemkot Serang Menyesalkan itu terjadi, seyogyanya, aset Pemkab Serang yang berdomisili dikota Serang itu di seharusnya diserahkan ke Kota Serang terlebih dahulu, tinggal nanti bagaimana Pemkot, jadi tidak silang.
“Kok bisa yah, sementara Pemkot Serang sangat membutuhkan itu, itu merupakan salah satu bukti bahwa Pemkab Serang niatannya tidak benar-benar tulus, dibuktikan dengan kita mah gak di urusin, kita mah gak diserahkan, malah kementrian dikasih,” ungkapnya.
Intinya, terang Subadri, saat ini, kembali lagi sekarang niatan Kabupaten Serang mau seperti sebagaimana, ada niatan baik atau tidak, ada niatan menjalankan amanah Undang-undang atau tidak, tidak sebatas berkutat sebagian atau semuanya dan lain-lain, karena kalau mengacu dari kata sebagian itu semua tidak akan selesai-selesai.
“Kalau memang susah juga masalah aset ini, dimediasi Provinsi dan korpsupgah KPK tetap juga susah, ya mungkin dengan sangat terpaksa Pemkot Serang akan melanjutkan masalah aset ini ke ranah jalur hukum,” tegasnya.
Sementara itu, ditempat yang sama, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Serang Wahyu Budi Kristiawan menerangkan, pihaknya dalam hal ini Pemkot Serang adalah pihak penerima, jika memang Pemkab Serang itu akan menyerahkan akan diterima, namun, kalau tidak, dirinya tidak akan meminta-minta.
“Tinggal kabupaten Serang ke publik, ke Pemerintah Pusat bagaimana, kan sesuai dengan undang-undang 32 kan itu pertangggung jawabannya, diserahkan ya kita terima, kalau tidak diserahkan ngapain minta-minta,” terangnya.
Jadi, Lanjut Wahyu pertanggungjawabannya bukan kinerja Pemkot Serang, tapi Kabupaten Serang terkait sama undang-undang dan Pemerintah Pusat, tapi kalaupun memang Pemkab Serang tetap “ngeyel” dengan masalah aset ini pihaknya telah mempunyai langkah-langkah kedepan terkait apa yang akan dilakukan.
“Tadikan Pak Wakil sudah ngomong langkah yang akan di lakukan pemkot,” tandasnya. (Faizudin)
